01
Kami ingin punya website
Pahami langkah, biaya, dan pilihan gratis sebelum memilih penyedia.
Panduan
Panduan praktis membuat website yayasan, biaya dan domain, program teknologi gratis, donasi online, data relawan, serta digitalisasi untuk LSM dan komunitas sosial.
Jika ingin membuat website, mulai dari cara membuat website yayasan, lalu bandingkan biaya dan pilihan gratisnya. Untuk merapikan pekerjaan, baca panduan digitalisasi yayasan dan perbandingan aplikasi khusus dengan alat siap pakai. Panduan donasi online, pencatatan donasi, dan pelindungan data membantu menyiapkan sistem yang aman.
Pilih jalur bacaan singkat, lalu tentukan bantuan yang perlu diajukan.
01
Pahami langkah, biaya, dan pilihan gratis sebelum memilih penyedia.
02
Tentukan cara menerima, mencatat, dan memeriksa donasi sebelum memilih sistem.
03
Jelaskan pekerjaan dan tanggung jawab sebelum mengajak orang bergabung.
Masih ingin tahu tentang biaya atau cara mengajukan bantuan? Baca pertanyaan umum tentang bantuan Kode Nirlaba.
Langkah, biaya, domain, dan pilihan website gratis untuk organisasi sosial.
Tentukan tujuan dan pengunjung utama, susun halaman inti (profil dan legalitas, program, laporan, kegiatan, cara mendukung, dan kontak), daftarkan domain atas nama organisasi, lalu pilih cara membangun: pembuat website gratis, WordPress di hosting, atau bantuan pengembang. Setelah diuji di ponsel, daftarkan ke Google Search Console dan tetapkan siapa yang memperbarui isi setiap bulan.
Baca panduan: Cara Membuat Website Yayasan: 8 Langkah dan Halaman Wajib →
Pilihan yang kami verifikasi per 25 September 2026 antara lain jasa pengembangan gratis dari Kode Nirlaba, hosting dan domain .or.id gratis dari program nonprofit DomaiNesia untuk yayasan terdaftar, hosting dan pembuatan website dari Aplikasia dengan kewajiban tautan balik, website gratis satu tahun dari Arpateam, serta pembuat website gratis seperti Google Sites. Bandingkan masa berlaku, kewajiban logo atau tautan, dan siapa pemilik domainnya.
Baca panduan: Website Gratis untuk Yayasan: Daftar Program dan Syaratnya →
Biaya website yayasan terdiri dari domain, hosting, jasa pembuatan, dan pemeliharaan. Per 25 September 2026, domain .or.id tercantum sekitar Rp48.900–Rp60.000 per tahun dan paket hosting termurah sekitar Rp12.900–Rp19.900 per bulan pada harga promo. Paket jasa yang dipublikasikan agensi berkisar dari Rp390.000 hingga lebih dari Rp5 juta, umumnya dengan biaya perpanjangan tahunan. Kode Nirlaba tidak memungut biaya jasa pengembangan untuk proyek yang diterima.
Baca panduan: Biaya Membuat Website Yayasan: Rincian Komponen dan Harga →
Menurut Kebijakan Pendaftaran Nama Domain PANDI versi 10.0 yang berlaku sejak 29 Agustus 2025, domain .or.id dapat didaftarkan oleh organisasi sosial, kepemudaan, dan kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, serta himpunan yang beroperasi di Indonesia. Dokumennya akta notaris atau surat keterangan dari organisasi, ditambah identitas penanggung jawab seperti KTP-el. Pendaftaran melalui registrar terakreditasi PANDI, dengan harga sekitar Rp49.000–Rp60.000 per tahun.
Baca panduan: Domain .or.id untuk Yayasan: Syarat, Dokumen, dan Harga →
Memilih sistem, mencatat donasi, dan melindungi data pribadi.
Aplikasi khusus layak dipertimbangkan ketika kebutuhan penting belum dapat dipenuhi oleh alat yang tersedia dan ada pengelola yang siap merawatnya. Mulai dari tujuan, alur kerja, serta pengguna. Jika formulir, spreadsheet, atau aplikasi siap pakai sudah mencukupi, tidak perlu membangun ulang fungsi yang sama.
Baca panduan: Aplikasi Kustom atau Siap Pakai untuk Yayasan? →
Petakan data yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, tempat penyimpanan, akses, dan penanggung jawabnya. Kurangi salinan yang tidak diperlukan serta hindari membagikan data pribadi melalui grup umum. Panduan ini memberi pertimbangan operasional; penerapan kewajiban hukum perlu ditinjau sesuai keadaan organisasi.
Baca panduan: UU PDP untuk LSM: Persiapan Pengelolaan Data →
Mulailah dengan memetakan kegiatan, menata akun dan akses, menyepakati satu sumber catatan, lalu menguji perbaikan pada satu alur. Aplikasi baru dipilih jika memang diperlukan. Tujuannya agar informasi mudah ditemukan, pekerjaan dapat diteruskan, dan tim tidak berulang kali menyalin data.
Baca panduan: Digitalisasi Yayasan: Langkah Praktis untuk Pengurus →
Belum tentu. Mulai dengan catatan yang dapat dicocokkan dengan transaksi, pembagian tugas, dan laporan yang konsisten. Sistem khusus dipertimbangkan jika alat yang tersedia menyulitkan verifikasi, akses, atau pelaporan. Kode Nirlaba dapat membantu kebutuhan teknis pencatatan; dana tetap dikelola melalui kanal organisasi.
Baca panduan: Sistem Pencatatan Donasi Yayasan: Panduan Awal →
Yayasan dapat memakai platform penggalangan dana seperti Kitabisa, menampilkan QRIS atau rekening resmi organisasi di website, atau memakai payment gateway. Biayanya berbeda: Kitabisa mengenakan biaya usaha pengumpulan sumbangan 5% ditambah biaya layanan pembayaran, sedangkan halaman harga Midtrans dan Mayar mencantumkan tarif QRIS 0,7%. Bank Indonesia menetapkan MDR QRIS 0% untuk kategori donasi sosial (nirlaba) dan, sejak 1 Oktober 2026, untuk transaksi sampai Rp100.000 di semua kategori merchant. Penggalangan uang dari masyarakat umum, termasuk melalui website, memerlukan izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).
Baca panduan: Donasi Online untuk Yayasan: Pilihan, Biaya, dan Izin PUB →
Formulir pendaftaran relawan cukup berisi nama, kontak, domisili umum, keterampilan, ketersediaan waktu, kegiatan yang diminati, dan persetujuan penggunaan data. Tanyakan NIK, tanggal lahir lengkap, atau data kesehatan hanya jika kegiatan benar-benar memerlukannya, dan jelaskan alasannya. Setelah formulir dikirim, relawan perlu tahu kapan dan bagaimana mereka akan dihubungi.
Baca panduan: Contoh Formulir Pendaftaran Relawan untuk Yayasan dan LSM →
Laporan donasi yang transparan menyebut periode, saldo awal, dana masuk per kanal, penggunaan per program atau kategori, biaya administrasi dan platform, serta saldo akhir. Cantumkan sumber data, tanggal terbit, kontak untuk pertanyaan, dan catatan koreksi bila ada. Nama donatur dan data penerima manfaat tidak perlu dipublikasikan tanpa persetujuan.
Baca panduan: Laporan Donasi Transparan untuk Yayasan: Isi dan Template →
Pengumpulan uang atau barang dari masyarakat umum memerlukan izin PUB dan hanya dapat dilakukan organisasi berbadan hukum, yaitu perkumpulan atau yayasan. Siapkan rekening atas nama organisasi, satu halaman resmi yang memuat semua kanal donasi, daftar kebutuhan yang terverifikasi, serta rencana laporan penyaluran. Peraturan memberi pengecualian untuk keadaan darurat dan gotong royong di lingkungan terbatas.
Baca panduan: Galang Dana Bencana: Izin PUB, Laporan, dan Cegah Penipuan →
Pastikan email, domain, media sosial, dan layanan penting dimiliki akun organisasi dengan minimal dua admin. Aktifkan verifikasi dua langkah, pakai pengelola kata sandi, dan cabut akses pengurus atau relawan yang sudah tidak aktif. Umumkan satu halaman kanal resmi agar akun dan halaman donasi palsu mudah dikenali, lalu simpan cadangan data secara rutin.
Baca panduan: Keamanan Digital Yayasan: Akun, Penipuan, dan Cadangan →
Menurut UU Yayasan Pasal 49, pengurus menyusun laporan tahunan tertulis paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup. Isinya laporan keadaan dan kegiatan serta hasilnya, dan laporan keuangan: laporan posisi keuangan akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan. Ikhtisarnya diumumkan di papan pengumuman kantor. Yayasan yang menerima bantuan Rp500 juta atau lebih setahun, atau memiliki kekayaan di luar wakaf Rp20 miliar atau lebih, wajib diaudit akuntan publik dan mengumumkan ikhtisar keuangan di surat kabar.
Baca panduan: Laporan Tahunan Yayasan: Isi Wajib, Batas Waktu, dan Audit →
Tidak ada format LPJ tunggal untuk semua kegiatan; ikuti format pemberi dana bila ada. Susunan yang umum: identitas kegiatan, latar belakang dan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dapat diperiksa, laporan keuangan dengan rencana dan realisasi anggaran, kendala, penutup, serta lampiran berupa nota, daftar hadir yang disimpan terbatas, dan dokumentasi berizin.
Baca panduan: Contoh LPJ Kegiatan Sosial: Susunan, Anggaran, dan Lampiran →
Program resmi untuk nonprofit serta cara memeriksa syaratnya.
Organisasi nirlaba Indonesia yang berbadan hukum dapat mendaftar Google for Nonprofits (Google Workspace gratis dan Google Ad Grants hingga USD 10.000 per bulan untuk iklan pencarian), Canva Pro gratis untuk satu tim hingga 50 orang, Microsoft 365 Business Basic gratis hingga 300 pengguna, dan GitHub Team gratis. Verifikasi umumnya dilakukan pihak ketiga seperti Goodstack. Sekolah, universitas, rumah sakit, dan instansi pemerintah biasanya tidak memenuhi syarat.
Baca panduan: Program Teknologi Gratis untuk Yayasan dan LSM Indonesia →
Untuk kebanyakan organisasi kecil, Google Forms dan Google Sheets atau LibreOffice sudah cukup untuk formulir dan pencatatan. KoboToolbox gratis untuk organisasi nirlaba yang mengumpulkan data lapangan, dan Canva gratis untuk nonprofit terdaftar hingga 50 pengguna. Periksa batas paket gratis, kemampuan ekspor data, dan siapa pemilik akun sebelum memakai alat apa pun. Batas yang tercantum di sini dicek 14 Oktober 2026.
Baca panduan: Alat Gratis dan Murah untuk Yayasan dan LSM: Perbandingan 2026 →
Bekerja dengan relawan, proyek mahasiswa, dan mitra proyek.
Pilih organisasi atau penggerak independen jika Anda membutuhkan bantuan untuk kegiatan sosial. Pilih relawan jika Anda menawarkan waktu dan keahlian untuk membantu proyek. Pilih mahasiswa jika Anda ingin mendiskusikan proyek pembelajaran. Anda boleh menjelaskan beberapa peran dalam satu pesan jika saling berkaitan.
Baca panduan: Mitra, Relawan, atau Mahasiswa? Pilih Jalur Bantuan →
Proker KKN digital yang bermanfaat berangkat dari masalah nyata warga dan bisa dirawat setelah mahasiswa pulang. Contohnya: website profil komunitas atau lembaga desa, direktori UMKM, formulir pendaftaran kegiatan, pendataan inventaris perpustakaan atau posyandu, peta potensi wilayah, dan pelatihan keamanan akun. Pilih satu masalah, tunjuk pengelola dari warga, lalu serahkan akses akun dan panduan sebelum KKN berakhir.
Baca panduan: Ide Proker KKN Digital untuk Desa dan Komunitas →
Organisasi perlu kode etik tertulis yang ditandatangani semua orang dewasa, aturan dua orang dewasa, izin foto dan media sosial yang terpisah, jalur pelaporan yang aman dan dapat dipakai anak, serta petugas perlindungan anak yang ditunjuk. Laporan kekerasan terhadap anak dapat disampaikan ke layanan SAPA 129 KemenPPPA melalui telepon 129 atau WhatsApp 08-111-129-129.
Baca panduan: Kebijakan Perlindungan Anak (Safeguarding) untuk Yayasan →
Kebijakan AI yang sederhana mengatur empat hal: data yang tidak boleh dimasukkan ke alat AI (terutama data penerima manfaat dan anak), kewajiban memeriksa hasil AI sebelum dipakai, keterbukaan bila materi dibuat dengan bantuan AI, dan aturan khusus untuk kegiatan bersama anak. Keputusan tentang orang, seperti menerima bantuan atau menilai siswa, tetap diambil manusia.
Baca panduan: Templat Kebijakan Penggunaan AI untuk Yayasan dan Sekolah →
Mencari halaman lain? Peta situs Kode Nirlaba memuat semua layanan, panduan, alat, dan kebijakan dalam satu daftar.