Istilah teknologi, data, dan hukum untuk pengurus yayasan.

Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota.

Panduan digitalisasi yayasan · Sumber: UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Tiga organ yayasan menurut UU Yayasan. Pembina memegang kewenangan tertinggi, termasuk mengesahkan laporan tahunan; pengurus menjalankan kegiatan sehari-hari; pengawas mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus.

Panduan laporan tahunan yayasan · Sumber: UU No. 16 Tahun 2001, Pasal 2 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Laporan tertulis yang disusun pengurus paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup, berisi laporan keadaan dan kegiatan serta laporan keuangan, lalu disahkan rapat pembina. Ikhtisarnya diumumkan di papan pengumuman kantor yayasan.

Panduan laporan tahunan yayasan · Sumber: UU No. 16 Tahun 2001, Pasal 49–52 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Organisasi yang didirikan dan dijalankan oleh anggotanya. Perkumpulan dapat menjadi badan hukum melalui pengesahan kementerian yang membidangi hukum. Berbeda dengan yayasan, perkumpulan mempunyai anggota.

Syarat program teknologi untuk nonprofit

Sebutan umum untuk organisasi nonpemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Bentuk hukumnya bisa yayasan, perkumpulan, atau belum berbadan hukum.

Status yang membuat organisasi diakui sebagai subjek hukum sendiri, terpisah dari pengurusnya. Banyak program nonprofit, izin penggalangan dana, dan domain tertentu memeriksa status ini.

Syarat program website gratis

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di kementerian yang membidangi hukum. Layanan AHU dipakai untuk pengesahan badan hukum yayasan dan perkumpulan.

Nomor Pokok Wajib Pajak. Banyak program nonprofit dan platform donasi meminta NPWP organisasi sebagai bukti identitas lembaga.

Izin untuk menggalang uang atau barang dari masyarakat umum, termasuk melalui rekening bank, website, atau media sosial. Diselenggarakan perkumpulan atau yayasan berbadan hukum dengan izin Menteri Sosial, gubernur, atau bupati/wali kota.

Panduan galang dana bencana · Sumber: Permensos No. 8 Tahun 2021 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Lembaga yang dibentuk masyarakat dan memperoleh izin untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Mengumpulkan zakat tanpa izin dilarang undang-undang.

Catatan zakat dan wakaf · Sumber: UU No. 23 Tahun 2011 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf. Nazhir wajib terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Sumber: UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 14 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Kebijakan dan kebiasaan organisasi untuk mencegah serta menangani bahaya terhadap anak dan kelompok rentan, termasuk kode etik, aturan dua orang dewasa, dan jalur pelaporan.

Panduan perlindungan anak

Layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui telepon 129 atau WhatsApp 08-111-129-129.

Sumber: KemenPPPA: SAPA 129 (dicek 14 Oktober 2026)

Data tentang orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, sendiri atau digabung dengan informasi lain, misalnya nama, nomor telepon, dan foto.

Panduan UU PDP untuk LSM · Sumber: UU No. 27 Tahun 2022 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Jenis data yang memerlukan perlindungan lebih ketat menurut UU PDP: data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan.

Sumber: UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 4 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Pihak yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi. Yayasan yang mengumpulkan data penerima manfaat atau relawan biasanya berperan sebagai pengendali.

Kewajiban pengendali data

Pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi. Wajib ditunjuk dalam kondisi tertentu menurut UU PDP Pasal 53, misalnya pemrosesan data spesifik dalam skala besar.

Sumber: UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 53 (BPK) (dicek 22 Oktober 2026)

Sebutan untuk PP No. 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Aturan ini mewajibkan penyelenggara layanan digital antara lain menetapkan batas usia dan meminta persetujuan orang tua.

Sumber: PP No. 17 Tahun 2025 (BPK) (dicek 14 Oktober 2026)

Lapisan keamanan yang meminta bukti kedua selain kata sandi, misalnya kode dari aplikasi autentikator atau passkey.

Panduan keamanan digital

Pesan atau halaman palsu yang dibuat untuk mencuri kata sandi, kode OTP, atau uang, sering dengan meniru lembaga yang dikenal.

Cara mengenali phishing

Salinan data yang disimpan terpisah agar data dapat dipulihkan bila terhapus, rusak, atau akun hilang. Cadangan perlu diuji agar benar-benar dapat dibuka.

Alamat website, misalnya namayayasan.or.id. Domain disewa per tahun dari registrar dan sebaiknya terdaftar atas nama organisasi.

Panduan domain .or.id

Domain Indonesia untuk organisasi, perkumpulan, dan komunitas. Kebijakan PANDI versi 10.0 meminta akta notaris atau surat keterangan organisasi beserta identitas penanggung jawab.

Syarat dan harga .or.id

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, yang menetapkan kebijakan pendaftaran domain .id termasuk .or.id. Pendaftaran dilakukan melalui registrar terakreditasi.

Sumber: PANDI (dicek 25 September 2026)

Layanan tempat file website disimpan dan disajikan kepada pengunjung. Ada hosting bersama yang berbayar bulanan dan hosting statis yang kadang memiliki paket gratis.

Biaya hosting

Website yang halamannya sudah jadi sebelum dikunjungi, tanpa database di server. Biasanya cepat, aman, dan murah, tetapi perlu seseorang yang memahami cara memperbarui isinya.

Enkripsi yang membuat koneksi ke website aman, ditandai alamat yang diawali https. Diperlukan antara lain untuk Google Ad Grants dan formulir yang mengirim data.

Content management system, aplikasi untuk mengelola isi website tanpa menulis kode, misalnya WordPress. Perlu pembaruan rutin agar tetap aman.

Alat untuk menyusun aplikasi atau alur kerja dari komponen siap pakai tanpa menulis kode. Cocok untuk kebutuhan sederhana, dengan batas fitur dan biaya per pengguna.

Kustom atau siap pakai?

Formulir yang diisi melalui browser dan hasilnya tersimpan otomatis, misalnya untuk pendaftaran relawan atau laporan gangguan.

Perbandingan alat formulir gratis

Mengunduh data dari sebuah alat ke format terbuka seperti CSV agar dapat dipindahkan ke alat lain. Kemampuan ekspor mencegah data terkunci di satu layanan.

Layanan gratis Google untuk memeriksa apakah halaman website terindeks, kata kunci yang memunculkannya, dan masalah teknis.

Mendaftarkan website ke Google

Standar kode QR nasional untuk pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia menetapkan tarif MDR 0% untuk kategori donasi sosial (nirlaba).

Panduan donasi online · Sumber: Bank Indonesia: MDR QRIS (dicek 25 September 2026)

Potongan yang dikenakan kepada penerima pembayaran untuk setiap transaksi nontunai, dinyatakan dalam persen.

Layanan pihak ketiga berizin yang memproses pembayaran online, misalnya QRIS dan virtual account, lalu meneruskan dana ke rekening organisasi dengan biaya per transaksi.

Catatan berurutan dana masuk dan keluar beserta saldo, sebagai dasar laporan keuangan dan laporan donasi.

Template buku kas donasi

Periode pembukuan selama 12 bulan yang menjadi dasar laporan keuangan. UU Yayasan tidak mewajibkan tahun buku sama dengan tahun kalender, tetapi banyak yayasan memakai Januari–Desember.

Interpretasi standar akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, dahulu ISAK 35. Berlaku bagi entitas nonlaba apa pun bentuk badan hukumnya.

Standar akuntansi yayasan · Sumber: IAI: pengesahan amendemen ISAK 335 (dicek 22 Oktober 2026)

Selisih aset dan liabilitas entitas nonlaba. Aset neto dengan pembatasan berasal dari pemberi sumber daya yang membatasi penggunaannya, misalnya hanya untuk satu program; sisanya aset neto tanpa pembatasan.

Laporan keuangan yayasan

Laporan yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada pemberi dana, pengurus, atau masyarakat. Formatnya biasanya ditentukan pemberi dana; tidak ada format tunggal untuk semua kegiatan.

Contoh LPJ kegiatan sosial

Catatan donatur dan riwayat dukungan yang tersusun rapi, dengan akses terbatas. Berbeda dengan aplikasi akuntansi dan dengan layanan penerimaan pembayaran.

Bantuan sistem database donatur

Program Google yang memberi organisasi nirlaba berbadan hukum akses ke Google Workspace for Nonprofits, Ad Grants, dan program lain setelah verifikasi melalui Goodstack.

Program teknologi gratis

Hibah iklan pencarian Google hingga USD 10.000 per bulan bagi organisasi yang memenuhi syarat dan kebijakan akun.

Syarat Ad Grants

Kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa di desa atau komunitas sebagai bagian dari studi.

Ide proker KKN digital

Program pendidikan profesi untuk sertifikasi guru. Guru madrasah dapat menemukan informasinya di portal PPG Kementerian Agama.

Sumber: Kemenag: portal PPG (dicek 14 Oktober 2026)