Mulai dari mengetahui data yang dikumpulkan
Nama, kontak, foto, dan informasi layanan dapat berkaitan dengan orang yang dapat dikenali. Buat daftar data yang digunakan, tujuan pengumpulan, lokasi penyimpanan, dan orang yang mengaksesnya. Pendataan awal membantu pengurus memahami proses yang perlu diperiksa.
Jangan menganggap seluruh informasi penerima manfaat boleh dipublikasikan hanya karena kegiatan organisasi memiliki tujuan sosial. Gunakan contoh fiktif ketika mendiskusikan kebutuhan sistem dengan pihak lain.
Batasi akses sesuai pekerjaan
Tentukan siapa yang perlu melihat, mengubah, mengunduh, atau menghapus informasi. Gunakan akun individual dan akses terbatas jika alat mendukungnya. Periksa kembali izin ketika staf, pengurus, atau relawan berganti peran.
Dokumen identitas dan data kesehatan tidak perlu dibagikan dalam grup umum. Jika tim memerlukan saluran unggah, bedakan hak untuk mengirim berkas dari hak untuk membuka seluruh arsip.
Rencanakan masa simpan dan penanganan permintaan
Pengurus perlu mengetahui alasan data disimpan, berapa lama diperlukan, dan siapa yang meninjau permintaan terkait data. Cadangan juga perlu masuk dalam pembahasan. Dasar pemrosesan, masa simpan, serta kewajiban yang berlaku perlu dikaji sesuai konteks organisasi.
Penghapusan bukan sekadar menghilangkan kolom pada layar. Bahas salinan, ekspor, akun lama, dan prosedur operasional dengan penanggung jawab serta penasihat yang sesuai.
Jangan menganggap aplikasi baru otomatis menyelesaikan masalah
Alat siap pakai maupun aplikasi khusus memerlukan pengaturan serta pemeliharaan. Sebelum memilih, tanyakan lokasi penyimpanan, kontrol akses, cadangan, ekspor, dan prosedur penghapusan. Periksa siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah.
Kode Nirlaba dapat mendiskusikan kebutuhan teknis. Keputusan hukum serta penilaian kepatuhan memerlukan pemeriksaan tersendiri; bantuan pengembangan tidak menjadi sertifikat kepatuhan.
Bagaimana mengelola data anak?
UU PDP Pasal 25 mewajibkan pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus dan dengan persetujuan orang tua dan/atau wali. Data anak juga termasuk data pribadi yang bersifat spesifik menurut Pasal 4 ayat (2), bersama data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, dan keuangan pribadi.
Dalam praktik: minta persetujuan wali secara tertulis, kumpulkan data seminimal mungkin (misalnya kelas atau kelompok usia, bukan tanggal lahir lengkap), pisahkan izin foto dari pendaftaran, dan jangan memasukkan data anak ke grup percakapan atau alat AI.
Jika organisasi membuat aplikasi atau layanan daring yang dipakai anak, perhatikan juga PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Aturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik antara lain menetapkan batas usia minimum, meminta persetujuan orang tua atau wali, dan menilai risiko produknya, dengan masa penyesuaian dua tahun sejak 27 Maret 2025. Komdigi menyatakan penerapan bertahap sejak 28 Maret 2026 melalui Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026. Baca juga panduan perlindungan anak untuk organisasi.
Apa yang dilakukan jika terjadi kebocoran data?
UU PDP Pasal 46 mewajibkan pengendali data memberi tahu secara tertulis kepada pemilik data dan lembaga pelindungan data paling lambat 3 x 24 jam jika terjadi kegagalan pelindungan data. Pemberitahuan memuat data yang terungkap, kapan dan bagaimana terjadinya, serta upaya penanganan dan pemulihan. Dalam hal tertentu, masyarakat juga perlu diberi tahu.
Siapkan langkah sebelum kejadian: siapa penanggung jawab insiden, cara menghentikan kebocoran (mengganti kata sandi, mencabut akses), pencatatan kronologi, dan contoh pesan pemberitahuan. Per pernyataan resmi terakhir yang kami temukan (21 Juli 2026), pemerintah masih memfinalisasi lembaga pelindungan data pribadi. Periksa kanal Komdigi untuk saluran pemberitahuan yang berlaku.
Lihat panduan keamanan digital yayasan untuk langkah ketika akun diretas.
Hak apa yang dimiliki pemilik data, dan bagaimana menjawab permintaannya?
Pemilik data berhak mendapat informasi (Pasal 5), memperbaiki data (Pasal 6), mengakses dan memperoleh salinan (Pasal 7), meminta penghentian pemrosesan atau penghapusan (Pasal 8), menarik persetujuan (Pasal 9), dan hak lain sampai Pasal 13. Permintaan diajukan melalui permohonan yang tercatat (Pasal 14).
Tunjuk satu penanggung jawab permintaan, cantumkan kontaknya di kebijakan privasi, dan catat setiap permintaan beserta tindak lanjutnya. Organisasi juga perlu dapat membuktikan persetujuan yang diberikan (Pasal 24).
Apakah yayasan wajib menunjuk petugas pelindungan data?
Tidak semua. Pasal 53 ayat (1) mewajibkan penunjukan pejabat atau petugas pelindungan data pribadi jika pemrosesan untuk pelayanan publik, jika kegiatan inti memerlukan pemantauan teratur dan sistematis berskala besar, atau jika kegiatan inti memproses data spesifik atau data terkait tindak pidana dalam skala besar. Petugas dapat berasal dari dalam atau luar organisasi.
Putusan Mahkamah Konstitusi 151/PUU-XXII/2024 menafsirkan kata "dan" pada Pasal 53 ayat (1) huruf b menjadi "dan/atau". Organisasi kecil yang tidak memenuhi kondisi tersebut tetap sebaiknya menunjuk satu penanggung jawab data secara internal.
Unduh checklist pelindungan data pribadi (DOCX) atau versi teks untuk memeriksa data minimum, persetujuan, akses, masa simpan, permintaan, dan langkah saat kebocoran.
Apa rujukan hukumnya?
Rujukan utama panduan ini adalah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang tersedia pada situs peraturan BPK. Bacalah teks dan perkembangan aturan yang relevan sebelum mengambil keputusan hukum. Panduan ini berfokus pada persiapan operasional, bukan penafsiran pasal demi pasal.
Tanggal pemeriksaan tautan dan identitas sumber berbeda dari tanggal pembaruan naskah. Peninjauan halaman ini tidak menyatakan bahwa seluruh proses organisasi telah diperiksa secara hukum.
Per 14 Oktober 2026, kami belum menemukan peraturan pemerintah pelaksana UU PDP di basis data peraturan resmi. Informasi yang beredar tentang peraturan tersebut belum kami cantumkan sampai teksnya tersedia di sumber resmi.
Bagaimana menyiapkan diskusi dengan mitra teknis?
Tulis jenis data, alur masuk, pengguna, pembagian peran, dan masalah yang ingin diselesaikan. Gunakan data fiktif untuk contoh. Jelaskan apakah sistem masih berupa prototipe atau sudah digunakan dalam pelayanan nyata.
Baca panduan digitalisasi yayasan atau hubungi Kode Nirlaba untuk mendiskusikan kebutuhan teknologi. Jangan melampirkan KTP atau rekam medis dalam pesan awal.